Shadow

News

Alasan Presiden Bentuk Satgas Tagih BLBI

Alasan Presiden Bentuk Satgas Tagih BLBI

Berita Utama, Hukum, News
Jakarta: Presiden RI Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah untuk menagih utang perdata dari program tersebut. "Sekarang hak perdatanya kita tagih karena semula ini kan perjanjian perdata," jelas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam video yang dirilis Kemenko Polhukam, Senin (12/4/2021). Pembentukan Satgas dijelaskannya pula lantaran keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menyatakan sudah tidak ada unsur pidana dalam perkara BLBI. Perlu diketahui, pembentukan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Diuraikan Mahfud, dana BLBI yang berhasil ditagih selama ini...
Anak Kembangan Gruduk Kantor Walikota Jakbar, Tagep : Usut Aggaran Renovasi

Anak Kembangan Gruduk Kantor Walikota Jakbar, Tagep : Usut Aggaran Renovasi

Berita Utama, Hukum, News
98news.id – Diduga tidak Transparansinya anggaran Renovasi Gedung Administrasi Walikota Jakarta Barat Serta Anggaran renovasi kantin Bahkan beberapa pegawai PJLP (Pamdal) diberhentikan secara sepihak. Tertutupnya askes pengelolaan anggaran, Ratusan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Basis Anak Kembangan (ABANG) Senin (12/4/2021) siang, geruduk kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat. Salah satu perwakilan Aliansi Abang, Misar Tagep menyinggung selain persoalan transparansi, nasib pekerja yang telah diberhentikan dengan alasan dirumahkan tidak memiliki dasar yang jelas. “Usut Tuntas anggaran renovasi yang tidak transparent dalam pengeloaan”, Ujar Mizar Tavel. Bahkan menurutnya lagi, Persoalan Pemberentian pekerja Hingga bulan ke-3 tidak ada kejelasan nasib pekerja tersebut...
Kubu Moeldoko: Demokrat Bukan Merek dan Milik Pribadi

Kubu Moeldoko: Demokrat Bukan Merek dan Milik Pribadi

Berita Utama, News, Politik
Jakarta – Kelompok kongres luar biasa (KLB) yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia Moeldoko menyebut Partai Demokrat bukan nama merek dan bukan dimiliki oleh satu pribadi tertentu. “Partai Demokrat itu salah satu organisasi yang didirikan oleh sekelompok warga negara secara sukarela untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara,” terang Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Demokrat pimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems, melalui pesan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat. Oleh karena itu, ia menyampaikan tidak tepat jika Partai Demokrat didaftarkan sebagai nama merek, karena merek hanya dapat diberikan kepada barang dan jasa. “Partai Demokrat itu bukan perusahaan bisnis yang menjual barang dan jasa, hin...
BMKG Perkirakan Jakarta akan Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG Perkirakan Jakarta akan Diguyur Hujan Hari Ini

Berita Utama, News, Tekno
Jakarta–Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan hari Senin ini. Warga diminta waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi. “Waspada potensi hujan disertai kilat/petir di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang dan sore hari,” tulis peringatan dini BMKG di laman resminya, Senin (12/Adapun prakiraan cuaca untuk siang hari nanti, hujan sedang di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, berawan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara serta cerah berawan di Kepulauan Seribu. Pada malam hari, berawan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara serta cerah berawan di Kepulauan Seribu. Kemudian pada dini hari, hujan ringan di Kepulauan Seribu, cerah berawan ...
Kasasi Ditolak, Bos MeMiles Divonis Bebas

Kasasi Ditolak, Bos MeMiles Divonis Bebas

Berita Utama, Hukum, News
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas bos atau CEO MeMiles Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay, dan menolak permohonan Kasasi jaksa. Sanjay dinyatakan tidak terbukti melakukan pidana perdagangan dalam memasarkan produk MeMiles yang telah meraup dana Rp750 miliar lebih. "Saya harap dari keputusan tersebut dari yang lain juga bisa membantu juga memulihkan nama MeMiles tersebut nama saya, nama keluarga saya maupun nama rekan-rekan saya," Kata Sanjay saat konferensi pers di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (12/4/2021). Menurut Sanjay, putusan tersebut memberikan kesempatan MeMiles untuk kembali berkarya dan membantu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. "Kesempatan untuk memiles membantu mensejahterakan Indonesia itu yang saya minta. Untuk membantu sesama lewat mem...
sebelum pelaksanaan hari raya,” katanya dalam konferensi pers, Senin (12/4/2021)

sebelum pelaksanaan hari raya,” katanya dalam konferensi pers, Senin (12/4/2021)

Berita Utama, Ekonomi, Gaya Hidup, Hiburan, Hukum, News, Politik, Tekno, Travel
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah memutuskan ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) buruh pada Lebaran 2021 tahun ini. Menaker masih memberikan keringanan bagi perusahaan dalam membayar THR. Namun, keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau H-1. “Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk disepakati pembayarannya. Kalau di sini memang ada jeda panjang. Tp setelah pelajari masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan hari raya,” katanya dalam konferensi pers, Senin (12/4/2021).
Menaker masih memberikan keringanan bagi perusahaan dalam membayar THR. Namun, keringanan

Menaker masih memberikan keringanan bagi perusahaan dalam membayar THR. Namun, keringanan

Berita Utama, Ekonomi, Gaya Hidup, Hiburan, Hukum, News, Olahraga, Politik, Tekno, Travel
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah memutuskan ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) buruh pada Lebaran 2021 tahun ini. Menaker masih memberikan keringanan bagi perusahaan dalam membayar THR. Namun, keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau H-1. “Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk disepakati pembayarannya. Kalau di sini memang ada jeda panjang. Tp setelah pelajari masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan hari raya,” katanya dalam konferensi pers, Senin (12/4/2021).
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah memutuskan ketentuan pembayaran Tunjangan Hari

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah memutuskan ketentuan pembayaran Tunjangan Hari

Berita Utama, Ekonomi, Gaya Hidup, Hiburan, Hukum, News, Politik, Tekno, Travel
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah memutuskan ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) buruh pada Lebaran 2021 tahun ini. Menaker masih memberikan keringanan bagi perusahaan dalam membayar THR. Namun, keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau H-1. "Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk disepakati pembayarannya. Kalau di sini memang ada jeda panjang. Tp setelah pelajari masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan hari raya," katanya dalam konferensi pers, Senin (12/4/2021). Baca Juga: Hari Ini Menaker Umumkan Aturan THR Sementara untuk perusaan yang dinilai mampu, Ida meminta para perusahaan membayar THR tepat waktu....
keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau H-1.

keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau H-1.

Berita Utama, Ekonomi, Gaya Hidup, Hiburan, Hukum, News, Olahraga, Politik, Tekno, Travel
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah memutuskan ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) buruh pada Lebaran 2021 tahun ini. Menaker masih memberikan keringanan bagi perusahaan dalam membayar THR. Namun, keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau H-1. "Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk disepakati pembayarannya. Kalau di sini memang ada jeda panjang. Tp setelah pelajari masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan hari raya," katanya dalam konferensi pers, Senin (12/4/2021). Baca Juga: Hari Ini Menaker Umumkan Aturan THR Sementara untuk perusaan yang dinilai mampu, Ida meminta para perusahaan membayar THR tepat waktu....
Pada 2020 Kemenaker telah berikan kelonggaran perusahaan yang tidak mampu bayar THR

Pada 2020 Kemenaker telah berikan kelonggaran perusahaan yang tidak mampu bayar THR

Berita Utama, Ekonomi, Gaya Hidup, Hiburan, Hukum, News, Olahraga, Politik, Tekno, Travel
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah memutuskan ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) buruh pada Lebaran 2021 tahun ini. Menaker masih memberikan keringanan bagi perusahaan dalam membayar THR. Namun, keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau H-1. "Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk disepakati pembayarannya. Kalau di sini memang ada jeda panjang. Tp setelah pelajari masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan hari raya," katanya dalam konferensi pers, Senin (12/4/2021). Baca Juga: Hari Ini Menaker Umumkan Aturan THR Sementara untuk perusaan yang dinilai mampu, Ida meminta para perusahaan membayar THR tepat waktu....