Tito Hananta selaku Kuasa Hukum AKP Robin menilai Klien nya melakukan Penipuan bukan Penyuapan

Jakarta – Dugaan Kasus AKP Robin yang di tangani KPK menurut Tito Hananta Kusuma selaku kuasa hukum AKP Robin menegaskan bila apa yang dilakukan kliennya adalah penipuan

“Tetapi Robin sudah pernah memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Medan, dan keterangan Robin pada saat itu sebagai saksinya Syahrial, itu kan diberikan oleh Robin di bawah sumpah. Nah saya mendasarkan pada keterangan saksi itu. Terus bahwa di persidangan itu kan Robin sudah mengungkapkan. Poinnya adalah Robin itu menurut saya sebagai penasihat hukum klien kami ini sudah khilaf melakukan penipuan,” ujar Tito.

“Jadi pada saat Robin memberikan keterangan di Medan itu menegaskan bahwa Robin tidak dipaksa oleh siapa pun, termasuk oleh penyidik KPK. Tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dari siapa pun juga kepada Robin,” ujarnya Tito.

“Tapi kalau dari pendapat hukum, kami menilai perbuatan klien kami ini karena dia khilaf, dia sudah melakukan penipuan dan bukan penyuapan. Tapi kita menghormati KPK agar semua ini nanti diuji di persidangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tito juga berbicara soal fakta persidangan etik Robin. Dia mengatakan saat majelis hakim Albertina Ho menyangka Robin sebagai ‘tipu-tipu’. Hal itu juga menurutnya terjadi pada saat Robin menjadi saksi M Syahrial.”

Tuduhan-tuduhan yang harus dibuktikan di persidangan nanti. Tapi tetap kami melihat bahwa klien kami ini sudah khilaf melakukan penipuan,” katanya.”

Karena dia mengaku menipu beberapa orang dan pada saat sidang etik Robin, Albertina Ho mengatakan kepada Robin, ‘Kamu melakukan tipu-tipu ya?’. Nah Robin membenarkan ‘Ya, saya khilaf saya menipu’. Kemudian majelis hakim di pengadilan Medan juga bilang ‘Jadi kamu nih tipu-tipu sama si Maskur?’, ‘Ya, mohon maaf,’. Jadi nanti kita akan menguji unsur-unsur ini apakah ini penipuan atau korupsi. Nanti biar perdebatan secara hukumlah,” imbuh Tito.

Pada saat persidangan terdakwa Robin ditanya oleh hakim apakah terdakwa jelas pada surat dakwaan tersebut, kemudian Robin menjawab majelis hakim, yang mulia saya jelas, dan mohon ijin saya mohon ingin menyampaikan saya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan saya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, bahwa saya telah khilaf melakukan penipuan kepada pihak yaitu pihak-pihak yang disebutkan surat dakwaan, demikian surat dakwan Robin saat ditanya oleh Ketua Majelis Hakim di Persidangan hari ini, senin (13/9),”Ujar Tito Hananta.

AKP Stepanus Robin Pattuju (Mantan Penyidik KPK) mengklaim perkara kliennya bukanlah ranah tindak pidana korupsi melainkan penipuan. AKP Stepanus Robin disebut dalam dakwaan menerima uang suap sebesar Rp 11,5 miliar dari berbagai pihak termasuk Wakil Ketua DPR AS. “Ya jadi terkait tuduhan-tuduhan, bahasa saya tuduhan-tuduhan, kepada Robin maka nanti kita lihat saja di persidangan,” tukas Tito Hananta selaku pengacara AKP Stepanus Robin .

Lebih lanjut, Tito menjelaskan maksud penipuan yang dilakukan kliennya. “Robin sudah pernah memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Medan. Nah keterangan Robin pada saat itu sebagai saksinya Syahrial, itu kan diberikan oleh Robin di bawah sumpah. Nah saya mendasarkan pada keterangan saksi itu. Terus bahwa di persidangan itu kan Robin sudah mengungkapkan. Poinnya adalah Robin itu menurut saya sebagai penasihat hukum klien kami ini sudah khilaf melakukan penipuan. Nah kalau penipuan itu, itu kan diatur dalam pasal 372, 378 KUHP, jadi ini bukan tindak pidana korupsi, menurut kami lho ya,” tandas Tito Hananta.

Tito pun mengklaim AKP Robin bekerja sendiri. Meski begitu, Tito mempersilakan nantinya pembuktian di persidangan. “Jadi bahwa Robin pada saat memberikan keterangan di Medan itu menegaskan bahwa Robin tidak dipaksa oleh siapa pun, termasuk oleh penyidik KPK. Tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman dari siapa pun juga kepada Robin. Tapi kalau dari pendapat hukum, kami menilai perbuatan klien kami ini karena dia khilaf, dia sudah melakukan penipuan dan bukan penyuapan. Tapi kita menghormati KPK agar semua ini nanti diuji di persidangan,” ungkap pengacara spesialis Tipikor.

Tito juga berbicara soal fakta persidangan etik Robin. Dia mengatakan saat majelis hakim Albertina Ho menyangka Robin sebagai ‘tipu-tipu’. Hal itu juga menurutnya terjadi pada saat Robin menjadi saksi M Syahrial. “Tuduhan-tuduhan yang harus dibuktikan di persidangan nanti. Tapi tetap kami melihat bahwa klien kami ini sudah khilaf melakukan penipuan. Karena dia mengaku menipu beberapa orang dan pada saat sidang etik Robin, Albertina Ho mengatakan kepada Robin, ‘Kamu melakukan tipu-tipu ya?’. Nah Robin membenarkan ‘Ya, saya khilaf saya menipu’. Kemudian majelis hakim di pengadilan Medan juga bilang ‘Jadi kamu nih tipu-tipu sama si Maskur?’, ‘Ya, mohon maaf,’. Jadi nanti kita akan menguji unsur-unsur ini apakah ini penipuan atau korupsi. Nanti biar perdebatan secara hukumlah,” ujar Tito yang juga sebagai Ketua Dewan Pakar Konsultan Pemasyarakatan Indonesia (KITA).

Mengenai aliran uang yang mengalir ke AKP Robin itu terungkap dalam petikan surat dakwaan dan muncul dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dakwaan itu belum dibacakan jaksa lantaran sidang perdana AKP Robin baru dijadwalkan pada 13 September 2021. Dalam dakwaan yang terlansir di SIPP itu, disebutkan AKP Robin menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar bersama seorang pengacara bernama Maskur Husain. Tercantum 6 nama dalam 5 perkara yang diduga memberikan suap ke AKP Robin, yaitu sebagai berikut: 1. M Syahrial Rp 1.695.000.000; 2. Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000; 3. Ajay Muhamad Priatna Rp 507.390.000; 4. Usman Effendi Rp 525.000.000; dan 5. Rita Widyasari Rp 5.197.800.000.

Penerimaan uang dari mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari ke mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju terungkap di surat dakwaan. Jaksa menyebut awalnya Rita diminta Rp 10 miliar untuk mengurus sidang peninjauan kembali (PK).

Jaksa mengatakan percakapan mengenai permintaan Rp 10 miliar itu terjadi saat AKP Robin bersama rekannya yang merupakan pengacara, Maskur Husain mendatangi Rita di Lapas Kelas IIA Tangerang. AKP Robin dan Rita awalnya dikenalkan oleh Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin.

Kembali ke pertemuan AKP Robin, Maskur, dan Rita, jaksa menyebut Robin dan Maskur meyakinkan Rita agar mengajukan PK. Robin dan Maskur disebut menawarkan diri untuk mengurus aset-aset Rita yang disita KPK.

Terdakwa dan Maskur Husain meyakinkan Rita Widyasari bahwa mereka bisa mengurus pengembalian aset-aset yang disita KPK terkait TPPU dan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Rita Widyasari, dengan imbalan sejumlah Rp 10 miliar, dan apabila pengembalian aset berhasil, Maskur Husain meminta bagian 50% dari total nilai aset,” ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (13/9/2021).

Jaksa mengatakan Maskur Husain melobi Rita agar membayar Rp 10 miliar. Maskur, kata jaksa, juga menyebut Rp 10 miliar itu murah karena perkara ini langsung ditangani oleh dia dan AKP Robin yang saat itu merupakan penyidik KPK.

“Maskur Husain menyampaikan bahwa lawyer fee sejumlah Rp 10 miliar tersebut lebih murah daripada yang biasanya dia minta, dimana hal tersebut bisa karena ada Terdakwa yang sebagai penyidik KPK bisa menekan para hakim PK, dan akhirnya Rita Widyasari setuju memberikan kuasa kepada Maskur Husain,” ungkap jaksa.

Setelah menyanggupi itu, Rita kemudian menghubungi Azis Syamsuddin guna menginformasikan komunikasi dirinya dengan Robin dan Maskur. Hingga akhirnya Rita memberikan uang ke Robin dan Maskur secara bertahap, namun uang yang diberikan Rita jadinya hanya Rp 5 miliar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Terkait gugatan hilangnya dana deposito PT BTS , Persidangan Hari Ini Mediator Minta Kehadiran Prensifel

Tue Sep 14 , 2021
Jakarta – Terkait gugatan hilangnya dana deposito PT BTS sebesar Rp 15 miliar terjadi pada tahun 2014 dan telah diproses melalui Persidangan. Rudhi Mukhtar, S.H., M.Kn. selaku kuasa hukum PT.BTS dari HWMA Law Firm menyampaikan perkembangan kasus dalam persingaan hari ini terjadi mediasi perkara no458/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, antara PT Bidakara Taruma Sakti […]