- Berita Utama, Hukum, News

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bukti-bukti yang disertakan dalam perkara Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM) Samin Tan, sudah cukup kuat sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hal ini terbukti sesuai fakta hukum di persidangan bahwa majelis hakim mempertimbangkan adanya pemberian uang dari Samin Tan kepada Eni Maulani Saragih. “KPK juga meyakini bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian diperdalam pada proses penyidikan,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (30/8/2021). Ia mengatakan, seluruh rangkaian perbuatan Samin Tan pun telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Meski demikian, ia mengatakan KPK wajib menghormati putusan majelis hakim dan juga independensi peradilan. “Namun demikian, Tim JPU KPK telah langsung menyatakan kasasi di depan persidangan,” tandasnya. Ia menuturkan, KPK berharap Pengadilan Tipikor Jakarta dapat segera mengirimkan putusan lengkapnya. “Agar KPK dapat segera mempelajari pertimbangan putusan tersebut untuk dianalisa lebih lanjut sebagai bahan penyusunan memori kasasi,” tukasnya.

Palangka Raya: Meski telah dilakukan penertiban dengan patroli dan razia oleh pihak Satpol PP kota, gelandangan dan pengemis (gepeng) masih saja meresahkan masyarakat. Sebab keberadaan mereka mengganggu pengguna jalan di Kota Palangka Raya.

Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Palangka Raya Renson Gantar Senin mengatakan, pihaknya tetap melakukan patroli meski dalam situasi pandemi Covid-19 untuk mengamankan gepeng yang mangkal di perempatan lampu merah. Hal itu dilakukan karena ulah gepeng saat ini semakin ekstrem, yakni selain mengganggu aktifitas jalan raya juga dapat bertindak kriminal bila tidak segera ditertibkan.

“Kami dapat sudah laporan masyarakat,bahwa gepeng bila tidak dikasih uang akan mengores mobil korban,” jelas Renson, Senin (30/8/2021).

Sementara itu Tokoh Masyarakat Kalteng, Gumarang berpandangan, aksi gepeng selama pandemi ini perlu mendapat pegawasan dari Dinas maupun Instansi terkait agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat juga keindahan Kota di sekitar jalan umum.

“Sudah menjadi tanggung jawab dari dinas social untuk mengatasi kondisi gepeng maupun pendatang yang masuk Kalteng bahkan bila perlu sebaiknya dipulangkan saja ke Daerah asal,” kata Gumarang.

Gumarang berharap Dinas Sosial maupun Instansi terkait, dapat segera mengambil sikap untuk dapat mengembalikan pendatang dari luar Kalteng yang mencari nafkah sebagai gepeng di daerahnya.

Langkah itu menurut dia perlu dilakukan sehingga tidak semakin membuat keindahan Kota terkesan kumuh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *