Sidang Gugatan Raibnya Dana deposito Nasabah Bank BRI senilai Rp15 Miliar, Kuasa Hukum PT BTS : Kami Kecewa

Jakarta – Dana deposito nasabah Bank BRI senilai Rp15 Miliar mendadak tidak bisa dicairkan. Dana tersebut diketahui milik PT Bidakara Taruma Sakti (PT BTS) kini memasuki babak baru.

Hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, atas Gugatan No. 458/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst memasuki sidang pertama , tetapi dari pihak kuasa hukum Bank BRI hari ini tidak hadir dan kami kecewa dan sidang ditunda sampai Selasa (31/8),”ujar Indramadhani Taufik, S.H di dampingi Punia Nathania Sitinjak, S.H, M.H dari HWMA Law Firm selaku Kuasa Hukum PT BTS.

“Kami tetap meminta agar peraturan pasal perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan, Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK/07.2013, yang mana Bank wajib menjamin dana nasabahnya yang disimpan di Bank BRI bersangkutan dan wajib melaksanakan pengendalian intern serta wajib bertanggung jawab penuh atas segala risiko kegiatan usaha, risiko operasional Bank serta kerugian nasabah yang timbul akibat dari kelalaian Bank BRI dan di laksanakan dan hak klien kami dapat di penuhi,”ujar Rudhi Mukhtar, S.H., M.Kn dari HWMA Law Firm selaku Kuasa Hukum PT BTS.

Saya tidak bisa memastikan untuk dari kuasa Hukum Bank BRI apakah mereka akan datang di Sidang selanjutnya atau tidak, tapi kita ikutin saja proses nya yang pasti Pengadilan akan memberikan panggilan resmi terhadap Bank BRI untuk menghadiri persidangan selanjutnya.

Diketahui, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No. 50/PID.SUS/2015/PN/JKT.SEL tanggal 1 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, Karyawan Bank BRI-Kantor Cabang Jakarta Palmerah dengan menggunakan jabatannya telah melakukan pelanggaran dan kelalaian yang mengakibatkan penempatan dana Deposito milik PT BTS sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) hilang dan tidak dapat dicairkan. Oleh karenanya, PT BTS mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimaksud guna meminta pertanggungjawaban dari Bank BRI.

Harapan saya mudahan-mudahan perkara ini dapat terselesaikan dengan baik, dan hak-hak klien kami atas penempatan deposito nya itu dapat terpenuhi,”tegas Indramadhani Taufik, S.H.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bukti-bukti yang disertakan dalam perkara Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM) Samin Tan, sudah cukup kuat sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hal ini terbukti sesuai fakta hukum di persidangan bahwa majelis hakim mempertimbangkan adanya pemberian uang dari Samin Tan kepada Eni Maulani Saragih. "KPK juga meyakini bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian diperdalam pada proses penyidikan," kata Ali dalam keterangannya, Senin (30/8/2021). Ia mengatakan, seluruh rangkaian perbuatan Samin Tan pun telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Meski demikian, ia mengatakan KPK wajib menghormati putusan majelis hakim dan juga independensi peradilan. "Namun demikian, Tim JPU KPK telah langsung menyatakan kasasi di depan persidangan," tandasnya. Ia menuturkan, KPK berharap Pengadilan Tipikor Jakarta dapat segera mengirimkan putusan lengkapnya. "Agar KPK dapat segera mempelajari pertimbangan putusan tersebut untuk dianalisa lebih lanjut sebagai bahan penyusunan memori kasasi," tukasnya.

Mon Aug 30 , 2021
Palangka Raya: Meski telah dilakukan penertiban dengan patroli dan razia oleh pihak Satpol PP kota, gelandangan dan pengemis (gepeng) masih saja meresahkan masyarakat. Sebab keberadaan mereka mengganggu pengguna jalan di Kota Palangka Raya. Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Palangka Raya Renson Gantar Senin mengatakan, pihaknya tetap melakukan […]