Dana Deposito Raib, Kuasa Hukum Nasabah

98News.iD, Jakarta – kembali Dana deposito nasabah Bank BRI senilai Rp15 Miliar mendadak tidak bisa dicairkan. Dana tersebut diketahui milik salah satu klien dari Rudhi Mukhtar dari HWMA Law Firm selaku Kuasa Hukum PT Bidakara Taruma Sakti (PT BTS).

Kini, kuasa hukum klien tengah berupaya meminta tanggung-jawab Bank BRI terkait raibnya dana deposito milik Bidakara Taruma Sakti.

Kasus ini berawal dari penempatan dana Deposito PT BTS di Bank BRI-Kantor Cabang Jakarta Palmerah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) pada bulan Juli s/d Agustus 2014. Namun pada September 2014, ketika PT BTS hendak mencairkannya, penempatan dana Deposito di maksud hilang dan tidak dapat dicairkan oleh PT BTS hingga saat ini.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/PID.SUS/2015/PN/JKT.SEL tanggal 1 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, terungkap fakta hukum yang terbukti dan tak terbantahkan bahwa Karyawan Bank BRI-Kantor Cabang Jakarta Palmerah dengan menggunakan jabatannya telah melakukan pelanggaran dan kelalaian yang mengakibatkan penempatan dana Deposito PT BTS dimaksud hilang dan tidak dapat dicairkan.

” Adapun pelanggaran dan kelalaian tersebut berupa Karyawan Bank BRI-Kantor Cabang Jakarta Palmerah telah memasukkan nomor handphone yang bukan milik PT BTS pada Formulir Pembukaan Deposito, membuka rekening giro atas nama BTS meskipun PT BTS tidak pernah mengajukan permohonan rekening giro, dan “FATALNYA” menyerahkan Asli Bilyet Deposito dan Asli Rekening Giro beserta Asli Buku Cek-nya kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan apapun dengan PT BTS,” Ujar Rudhi Mukhtar.

Dalam beberapa kesempatan korespondensi dengan PT BTS, Bank BRI-Kantor Cabang Jakarta Palmerah berkilah bahwa penempatan dana Deposito PT BTS telah dicairkan oleh pihak ketiga yang memegang dan menguasai Asli Bilyet Deposito dan Asli Rekening Giro beserta Asli Buku Cek setelah diserahkan oleh Karyawan Bank BRI-Kantor Cabang Jakarta Palmerah. “FATALNYA”, PT BTS sebagai pemilik atas dana Deposito dimaksud tidak pernah dimintai persetujuan atau konfirmasi apapun dari Bank BRI-Kantor Cabang Jakarta Palmerah atas peristiwa itu.

Akibat dari perbuatan Karyawan Bank BRI-Kantor Cabang Jakarta Palmerah dengan menggunakan jabatannya dimaksud, penempatan dana Deposito PT BTS di Bank BRI hilang dan tidak dapat dicairkan oleh PT BTS, karenanya PT BTS, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI), telah mengalami kerugian yang besar dan nyata.

“Dikarenakan segala upaya PT BTS untuk menyelesaikan kasus ini secara baik tidak mendapat tanggapan yang positif dari Bank BRI, maka PT BTS mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah terdaftar dengan No. 458/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Bank BRI, dengan harapan PT BTS dapat memperoleh kembali hak-nya atas penempatan dana Deposito dimaksud pada Bank BRI.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimaksud diajukan sebagai bentuk perlindungan hukum dan pertanggung jawaban PT BTS kepada DAPENBI selaku pemegang saham.

“Klien Kami telah melakukan segala upaya yang perlu agar permasalahan ini selesai dengan baik, namun Bank BRI tidak kooperatif Padahal, berdasarkan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan, Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK/07.2013, Bank BRI wajib menjamin dana nasabahnya yang ditempatkan di Bank bersangkutan dan wajib juga melaksanakan pengendalian intern dan bertanggung jawab penuh atas segala risiko kegiatan usaha dan risiko operasional Bank.

Oleh karena itu, kami terpaksa mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh hak Klien Kami atas penempatan dana Deposito pada Bank BRI,” Ujar Rudhi Mukhtar, S.H., M.Kn. dan Indramadhani Taufik, S.H. dari HWMA Law Firm selaku Kuasa Hukum PT BTS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Dimasa Pandemi Covid-19, Website Instant Niagahoster Maksimalkan On-Boarding Go Online UMKM

Thu Aug 5 , 2021
Yogyakarta – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pelaku UMKM. Pembatasan mobilitas juga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini membuat UMKM, terutama yang bergerak di sektor non-esensial menderita kerugian. Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) memperkirakan pendapatan UMKM mengalami penurunan sebesar 60% akibat PPKM. Selain […]