DPR Minta Tidak Keluarkan Aturan Pangkas Lahan Perhutani Tergesa gesa

Berita Utama Hukum News Politik

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, merespon rencana pemerintah menata ulang hutan di Jawa-Madura yang selama ini dikuasai Perum Perhutani. Rencana tersebut berdasarkan aturan baru di Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui aturan itu, pemerintah hendak memangkas lahan dari total 2,4 juta hektare kawasan hutan yang dikelola Perhutani, seluas 1 juta hektare akan dijadikan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), di mana rakyat bisa masuk mengelola dengan format Perhutanan Sosial.

Akmal mengatakan, lahan Perhutanan Sosial di Jawa-Madura untuk jumlah 1 juta hektare dari luasan 2,4 juta hektare itu luas sekali. Ini berbeda dengan lahan di luar Jawa, tidak ada masalah. Ini karena luasan lahan di luar Jawa sangat besar.

Maka itu, dia meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dan bersikap hati-hati dalam mengeluarkan peraturan terkait pemangkasan lahan Perhutani tersebut. Ini agar tidak ada pihak yang mengambil kesempatan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum nantinya.

“Saya mengingatkan, dalam kasus-kasus sebelumnya, sering sekali di temui banyak kasus HGU (Hak Guna Usaha) atau HPL (Hak Pengelolaan) yang kemudian di privatisasi. Apalagi saat ini harga tanah di Jawa dan Madura sangat mahal. Saya khawatir ada penumpang gelap, yang berkedok untuk mengelabui dengan tujuan mencaplok tanah negara yang dilindungi hukum,” tutur Akmal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/4).

Sejauh ini berkaitan dengan Perhutanan Sosial, Akmal telah mendorong realisasi alokasinya sebesar 12,7 juta hektare. Namun hingga saat ini, realisasinya baru sekitar 4 juta hektare. Sebenarnya, lanjut Akmal, sudah beberapa kali wacana pemangkasan areal konsesi hutan Perum Perhutani ini muncul. Tapi wacana itu selalu dapat dibatalkan karena aturan lingkungan hidup pada saat itu masih kuat menjaga kelestarian lingkungan.

Namun saat ini aturan sudah berubah. UU Cipta Kerja dan produk hukum turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Hutan akan segera merealisasikan pemangkasan itu dengan alasan menyehatkan Perhutani agar fokus pada bisnis multiusaha dan pelaksanaan reforma agraria Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

“Saya minta pemerintah tidak terburu-buru mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri) yang mengatur persoalan pemangkasan lahan 1 juta hektare milik Perhutani. Alangkah baiknya, ini didiskusikan mendalam dengan DPR dan audiensi dengan berbagai kalangan akademisi termasuk aktivis Perhutanan Sosial,” ucap dia. (Aza)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *