Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masa Lalu

Berita Utama Ekonomi Hukum Politik

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan menagih utang terkait dana Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Mahfud menyebut, kasus BLBI merupakan limbah dari masa lalu.

“Bagi generasi baru, atau bagi orang yang tidak mengikuti kasus ini sebagai kasus hukum dan penyelamatan ekonomi negara, ingin saya katakan bahwa kasus ini adalah limbah masa lalu ke sekarang,” kata Mahfud dalam Youtube Kemenko Polhukam RI, Senin (12/4/2021).

Kata Mahfud, kasus BLBI muncul saat krisi moneter terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Saat itu, pemerintah melakukan penyelamatan terhadap perbankan.

“Tahun 2004 itu harus diselesaikan, di situlah muncul jaminan-jaminan, muncul orang yang mendapat surat keterangan lunas itu 2004. Jadi ini sudah lama, kami hanya bertugas meneruskan. Tidak ada di sini untuk melindungi orang untuk memojokkan orang,” tambahnya.

Dia menegaskan, Satgas penagih utang BLBI akan transparan terkait kasus ini.

Menurut Mahfud, utang terkait BLBI merupakan ranah perdata yang jumlahnya mencapai hampir Rp110 triliun.

“Tadi menghitung Rp109 triliun lebih, hampir Rp110 (triliun). Jadi bukan hanya Rp108 triliun tapi kira-kira Rp109 lebih. Tapi dari itu yang realistis untuk ditagih itu berapa ini masih sangat perlu kehati-hatian,” ujarnya.

Penagihan utang perdata ini dilakukan setelah ada putusan lepas Mahkamah Agung (MA) kepada terdakwa kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung. Satgas ini dibentuk, guna menyelamatkan uang negara.

“Dari uang yang harus ditagih sebesar Rp108 (triliun) sampai Rp 109 triliun itu ada yang berbentuk sertifikat bangunan, ada yang berbentuk sertifikat bangunan. Tapi barangnya mungkin tidak sesuai dengan sertifikat itu. Ada yang baru menyerahkan surat pernyataan, tetapi dokumen pengalihannya belum diserahkan ke negara, belum ditandatangani meskipun sudah dipanggil karena masih ada dugaan pidana dan sebagainya itu,” lanjutnya.

“Ada juga yang nilainya itu barang kali sudah naik sesudah dijaminkan dulu kepada negara ini sekian, sehingga timbul tafsir apakah ini jaminan pelunasan kredit ataukah aset itu dikuasai oleh negara. Tentu bagi kami itu aset negara,” kata Mahfud.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi meneken Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Susunan organisasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ini terdiri dari pengarah dan pelaksana.

Pengarah terdiri dari Menko Polhukam; Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, dan Kapolri.

Sementara struktur pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan tujuh orang anggota.

Keppres ini menugaskan Satgas dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *