Shadow

Anak Kembangan Gruduk Kantor Walikota Jakbar, Tagep : Usut Aggaran Renovasi

98news.id – Diduga tidak Transparansinya anggaran Renovasi Gedung Administrasi Walikota Jakarta Barat Serta Anggaran renovasi kantin Bahkan beberapa pegawai PJLP (Pamdal) diberhentikan secara sepihak.

Tertutupnya askes pengelolaan anggaran, Ratusan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Basis Anak Kembangan (ABANG) Senin (12/4/2021) siang, geruduk kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat.

Salah satu perwakilan Aliansi Abang, Misar Tagep menyinggung selain persoalan transparansi, nasib pekerja yang telah diberhentikan dengan alasan dirumahkan tidak memiliki dasar yang jelas.

“Usut Tuntas anggaran renovasi yang tidak transparent dalam pengeloaan”, Ujar Mizar Tavel.

Bahkan menurutnya lagi, Persoalan Pemberentian pekerja Hingga bulan ke-3 tidak ada kejelasan nasib pekerja tersebut.

“Ini mengindikasikan dugaan telah terjadi nepotisme di dalam tubuh para petinggi di Kota Administrasi Jakarta Barat,” ungkap Mizar Tagep, kepada awak media.

Lebih jauh, Mizar Tagep meminta Walikota Administrasi Jakarta Barat agar bertanggung jawab, untuk memberikan informasi secara transparan atas anggaran renovasi gedung, dan kedzoliman yang telah terjadi kepada 12 pekerja PJLP/PAMDAL dengan mencopot Kabag Umum Pemkot Jakarta Barat, Raden Subandi.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Pemkot Jakarta Barat, Raden Subandi yang ditemui di Pemkot Jakbar mengatakan, pegawai sebanyak 12 orang yang dikenakan sanksi tidak diperpanjang kontraknya, lantaran mereka sebelumnya sudah diberikan surat peringatan dari satu hingga tiga kali.

“Tetapi masih diulangi lagi, jadi kami ambil langkah kontraknya tidak diperpanjang kembali,” jelas Raden Subandi.

Dalam aksi demo ini, Hardi Gunawan, orator aksi, selain persoalan isu yang diangkat, dirinya juga menyinggung, kepada seluruh Lurah se Jakarta Barat dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Barat untuk menghindari tindakan kongkalikong mengenai pembebasan jalur hijau yang timpang sebelah sehingga merugikan masyarakat sebagai pemilik tanah.

“Jangan sampai Reformasi Agraria yang dicanangkan malah mengorbankan Rakyat sebagai subjek pemilik hak tanah tersebut. Kepentingan Rakyat harus didahulukan daripada kepentingan pemodal”. Jelas Hardi. (rdk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *