Alasan Presiden Bentuk Satgas Tagih BLBI

Jakarta: Presiden RI Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah untuk menagih utang perdata dari program tersebut.

“Sekarang hak perdatanya kita tagih karena semula ini kan perjanjian perdata,” jelas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam video yang dirilis Kemenko Polhukam, Senin (12/4/2021).

Pembentukan Satgas dijelaskannya pula lantaran keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menyatakan sudah tidak ada unsur pidana dalam perkara BLBI.

Perlu diketahui, pembentukan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Diuraikan Mahfud, dana BLBI yang berhasil ditagih selama ini hanya berupa jaminan surat, jaminan uang, serta deposito. Namun sebagian di antaranya belum dieksekusi oleh negara.

“Sudah pidananya enggak ada, kata MA (Mahkamah Agung), maka ya kita kembali ke perdata kita tagih sekarang,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Update Gempa Malang: 2.364 Rumah Rusak

Mon Apr 12 , 2021
Malang: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang terus melakukan pendataan rumah penduduk dan Fasilitas Umum (Fasum) yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6.1, yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Hingga dini hari tadi, terdata kerusakan rumah penduduk terdampak gempa bumi di 23 Kecamatan mencapai 2.364 unit rumah […]